BANDUNG -86News co.- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan tanggapan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bekasi, Ade Kuswara. Dalam pertemuan dengan awak media di GBI Baranangsiang, Kota Bandung, malam hari ini, Gubernur menegaskan bahwa pihaknya masih dalam keadaan menunggu pernyataan resmi terkait perkara yang sedang berkembang.Bandung Jumaat 19/12/2025
“Kami menunggu pernyataan resminya. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya,” ujar Gubernur dengan nada yang cermat ketika ditanya mengenai keterlibatan Bupati Bekasi dalam aksi OTT yang dilakukan lembaga anti-korupsi tersebut.
Gubernur Jawa Barat Dedy mulyadi menjelaskan bahwa selama ini, ia memprioritaskan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terverifikasi melalui saluran resmi sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut. Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap perkataan yang keluar sesuai dengan fakta dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Sebagai pejabat daerah tingkat provinsi, saya harus berhati-hati dalam memberikan komentar terkait perkara yang masih dalam proses penyelidikan. Penting bagi kita untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menunggu klarifikasi resmi dari pihak yang berwenang,” tambahnya.
Selain itu, Gubernur mengakui bahwa ia memiliki kedekatan dengan Bupati Ade Kuswara. Kedekatan tersebut, kata dia, terbentuk karena keduanya memiliki perhatian yang sama terhadap persoalan lingkungan dan penataan wilayah di wilayah masing-masing.
“Kita memang sering berkomunikasi mengenai urusan lingkungan dan penataan wilayah, karena itu adalah salah satu prioritas pembangunan yang kita junjung tinggi. Kedekatan itu bersifat profesional, bertujuan untuk memajukan daerah,” jelas Gubernur Jawa Barat Dedy mulyadi
Meskipun mengakui adanya kedekatan, Gubernur menegaskan bahwa ia akan tetap netral dan tidak akan campur tangan dalam proses penyelidikan yang sedang dilakukan KPK. Ia menekankan bahwa setiap orang, termasuk pejabat publik, harus tunduk pada hukum dan proses penegakan hukum yang adil.
“Kita harus menghormati proses hukum. Tidak ada yang di atas hukum, termasuk pejabat publik. Jika ternyata ada pelanggaran, maka harus ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut tetap berjalan lancar meskipun sedang terjadi peristiwa yang tidak terduga.
“Kita akan terus memantau situasi di Kabupaten Bekasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan agar pemerintahan tidak terganggu. Pembangunan harus tetap berjalan untuk kesejahteraan rakyat,” tutup Gubernur Jawa barat.
Sebelumnya, informasi mengenai OTT KPK terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara telah beredar di media sosial dan beberapa media massa sejak hari ini pagi. Namun, sampai saat ini KPK belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai aksi tersebut dan detail perkara yang menjadi latar belakang OTT.
Red ***/ Wawan
