Aceh Selatan, 86News.co – Seorang warga Aceh Selatan menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap pernyataan Nasrul Zaman yang dinilai berlebihan, tidak proporsional, serta cenderung merendahkan martabat masyarakat Aceh Selatan secara kolektif.
Mawardi, warga Simpang Tiga, Kecamatan Sawang, menegaskan bahwa dirinya hanyalah masyarakat biasa yang awam dalam menilai persoalan daerah. Namun sebagai warga Aceh Selatan, ia mengaku tersinggung ketika daerahnya digambarkan secara ekstrem, seolah-olah masyarakat Aceh Selatan tidak memiliki empati, kesadaran, dan kepedulian sosial.
“Kami ini masyarakat biasa. Tapi kami masih punya hati, punya rasa kemanusiaan,” ujar Mawardi. Rabu (31/12/2025).
Menurutnya, kondisi di lapangan justru bertolak belakang dengan narasi yang dibangun oleh Nasrul Zaman dan Usman Lamreung. Ia mencontohkan bagaimana masyarakat Trumon dan sejumlah wilayah lain di Aceh Selatan secara sukarela turut hadir memberikan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara yang terdampak bencana banjir di daerah lain.
Mawardi mempertanyakan dasar pernyataan yang menggunakan bahasa-bahasa kasar dan merendahkan, termasuk penyamaan pemimpin dengan hewan serta pelabelan negatif terhadap masyarakat.
“Kalau keluar bahasa yang menyamakan pemimpin kami dengan hewan seperti ‘kucing kurap’, menyebut penyakitan, bodoh, dan tidak peduli, itu dasarnya apa? Padahal kami ikut membantu, ikut menggalang solidaritas,” tegasnya.
Ia juga menyoroti penggunaan diksi yang dinilai tidak beretika di ruang publik. Penyebutan masyarakat Aceh Selatan sebagai “bodoh”, pemilih “pemimpin kucing berkurap”, hingga menyebut wakil rakyat di DPRK sebagai “kacung”, menurutnya bukanlah bentuk kritik yang membangun, melainkan penghinaan terbuka.
“Kritik itu boleh, bahkan perlu. Tapi kalau sudah merendahkan dan menghina, itu bukan kritik, itu caci maki,” katanya.
Lebih lanjut, Mawardi mempertanyakan kapasitas moral dan legitimasi Nasrul Zaman untuk berbicara atas nama atau menggambarkan Aceh Selatan secara menyeluruh.
“Bagi kami yang awam, Nasrul ini bukan sosok yang tepat bicara tentang Aceh Selatan. Dia bukan bagian dari denyut kehidupan kami, entah dari mana datangnya, tapi tiba-tiba menghakimi,” lanjut Mawardi.
Ia menegaskan bahwa tragedi bencana seharusnya dijadikan momentum untuk memperkuat solidaritas dan empati antarsesama, bukan justru dimanfaatkan sebagai panggung untuk melontarkan narasi yang memecah belah serta merendahkan harga diri suatu daerah dan rakyatnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mawardi juga menyampaikan pandangan masyarakat awam terkait polemik yang berkembang belakangan ini. Menurutnya, masyarakat menilai persoalan tersebut secara sederhana dan tetap dalam koridor hukum yang berlaku.
Ia menyebutkan bahwa Bupati Aceh Selatan telah secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kesalahan dan kekhilafan yang pernah dilakukan. Sikap tersebut, menurutnya, merupakan bentuk tanggung jawab moral seorang pemimpin kepada masyarakat.
Selain itu, Mawardi menilai bahwa Kementerian Dalam Negeri juga telah mengambil langkah dengan menetapkan sanksi sesuai dengan aturan dan pelanggaran yang terjadi. Dengan adanya proses tersebut, masyarakat mempertanyakan secara wajar apa lagi yang sebenarnya ingin terus dipersoalkan, sementara mekanisme hukum dan administrasi telah berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami berharap semua pihak bisa melihat persoalan ini secara jernih dan adil, agar tidak terus berlarut-larut dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Mawardi menegaskan bahwa masyarakat Aceh Selatan tidak anti terhadap kritik. Namun, ia menolak keras kritik yang disampaikan dengan cara menghina, menggeneralisasi, dan melukai martabat masyarakat.
“Kami rakyat biasa mungkin tidak pandai beretorika, tapi kami tahu mana kritik dan mana penghinaan. Dan yang kami dengar kemarin, itu bukan kritik,” pungkasnya. (Id)
