Bandung -86News co.- Dalam suasana silaturahmi minggu kedua Syawal 1447 Hijriah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri apel pagi rutin yang digelar di halaman Gedung Sate, Senin (30/3/2026). Acara yang dihadiri oleh ratusan aparatur sipil negara (ASN) dari seluruh unsur pemerintah provinsi ini tidak hanya menjadi ajang kebersamaan pasca Hari Raya Idul Fitri, tetapi juga menjadi wadah untuk menyampaikan arahan penting terkait visi kepemimpinan baru dan transformasi birokrasi Jawa Barat.Senin 30/03/2026
Dalam pidatonya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa visi kepemimpinan yang tidak konvensional yang diusungnya bertujuan untuk menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang termaju, berdaya saing global, dan pembangunannya berkelanjutan – yang dikenal dengan tagline “Jabar Istimewa”.
“Kita tidak bisa lagi terpaku pada pola pikir dan cara kerja lama yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Transformasi adalah keniscayaan jika kita ingin Jawa Barat tetap bersaing dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat,” tegasnya.
Visi tersebut mencakup beberapa pilar utama, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan profesional, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal, pemerataan pembangunan antar wilayah, serta penguatan birokrasi yang bersih dan transparan. Untuk mewujudkannya, pemerintah provinsi telah mulai melaksanakan langkah strategis seperti penataan anggaran yang lebih efisien, dengan potensi penghematan hingga Rp5 triliun yang akan dialihkan ke pembangunan infrastruktur dan program penting lainnya.
Di sela-sela pidatonya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menyoroti permasalahan yang terjadi di kalangan tenaga kerja pemerintah, yaitu masih banyaknya aparatur yang terlalu kaku dan lebih mementingkan gelar akademis daripada kompetensi teknis dan pengalaman lapangan.
“Kita sering melihat fenomena di mana seseorang lebih bangga dengan gelar yang dimiliki daripada kemampuan yang bisa diberikan untuk memecahkan masalah masyarakat. Padahal, yang dibutuhkan oleh daerah bukan hanya orang yang berpendidikan tinggi secara formal, tetapi juga mereka yang paham kondisi lapangan dan mampu bekerja secara kolaboratif,” ujarnya.
Hal ini sejalan dengan kebijakan penataan jabatan pelaksana yang telah diterapkan sejak awal tahun 2026 oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat. Kebijakan tersebut menyederhanakan nomenklatur jabatan menjadi sekitar 93 jabatan dan mendorong pola kerja “team of teams”, sehingga ASN tidak lagi terikat pada satu bidang tertentu dan dapat mengembangkan kompetensi lintas bidang. “Penataan jabatan ini bukan sekadar ganti nama, tetapi upaya untuk membuat birokrasi lebih fleksibel dan fokus pada hasil kerja yang nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Sebelum apel pagi berlangsung, Gubernur Dedi juga menghadiri acara silaturahmi akbar yang diikuti oleh para ketua DPRD, bupati, dan wali kota dari seluruh Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi ajang untuk mempererat koordinasi dan menyelaraskan arah kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Silaturahmi tidak hanya tentang kebersamaan, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa bekerja sama lebih erat untuk menghadapi tantangan pembangunan. Komunikasi yang solid dan sinergi yang kuat adalah kunci keberhasilan program kita,” ujarnya dalam sambutan pada acara silaturahmi tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, yang juga hadir, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi. “Kita siap mendukung segala kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan di daerah,” ucapnya.
Perubahan yang digaungkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merupakan bagian dari upaya besar untuk mengubah wajah birokrasi Jawa Barat menjadi lebih responsif dan berorientasi pada pelayanan publik. Seperti yang telah terbukti dengan implementasi Dynamic Working Arrangement (DWA) atau kerja dari mana saja pada tahun 2023, inovasi dalam sistem kerja dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan pegawai sekaligus menghemat anggaran operasional pemerintah.
Dengan fokus pada kompetensi lapangan dan kolaborasi antar unsur, diharapkan birokrasi Jawa Barat dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang lebih efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital ini.
Penulis : Wawan
