ACEH SELATAN, 86News.co – Mantan Juru Kampanye pasangan MANIS pada Pilkada Aceh Selatan 2024, Syahrial, mendesak Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS, SE, M.Sos dan Wakil Bupati H. Baital Mukadis, SE untuk segera mengambil langkah tegas terhadap pejabat-pejabat yang dinilai menjadi penghambat jalannya roda pemerintahan dan percepatan pembangunan daerah.
Menurut Syahrial, visi besar Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk mewujudkan daerah yang “Maju, Produktif, dan Madani” tidak akan berjalan optimal apabila masih ada aparatur dan pejabat yang tidak mampu mengikuti ritme kerja kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati.
“Kepemimpinan hari ini membutuhkan pejabat yang cepat bergerak, mampu berinovasi, loyal terhadap visi daerah, dan berani bekerja dalam tekanan serta tantangan efisiensi anggaran. Kalau masih ada pejabat yang justru memperlambat program dan menjadi penghambat kemajuan Aceh Selatan, maka harus ada tindakan tegas,” kata Syahrial kepada media, Rabu (20/5/2026).
Ia menilai, kondisi stagnasi pada sejumlah program pembangunan, lambannya realisasi kegiatan, hingga berbagai persoalan administrasi yang terus berulang menjadi indikator bahwa ada persoalan serius dalam tubuh birokrasi pemerintahan daerah.
Menurutnya, Bupati Aceh Selatan perlu mencari berbagai jalan dan solusi yang tepat, akurat, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat-pejabat yang dinilai tidak produktif dan tidak mampu menjalankan amanah jabatan secara maksimal.
“Jangan sampai visi besar yang sudah dijanjikan kepada masyarakat justru tersandera oleh pejabat yang tidak mampu bekerja cepat dan tidak memiliki semangat perubahan. Kalau memang terbukti menjadi penghambat, maka sudah seharusnya diberhentikan dari jabatan dan digantikan oleh pejabat yang sesuai dengan kebutuhan serta ritme kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati,” tegasnya.
Syahrial mengatakan, penempatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan harus benar-benar berbasis kompetensi, integritas, loyalitas kerja, serta kemampuan mengeksekusi program secara nyata di lapangan.
Ia juga menyoroti pentingnya peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Selatan dalam membaca kebutuhan organisasi pemerintahan saat ini.
Menurutnya, BKPSDM tidak boleh hanya menjalankan fungsi administratif semata, tetapi harus mampu menerjemahkan tuntutan perubahan dan kebutuhan percepatan pembangunan daerah sesuai arah kepemimpinan kepala daerah.
“Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab BKPSDM Aceh Selatan untuk menerjemahkan kebutuhan kemajuan daerah melalui penempatan pejabat yang tepat. BKPSDM harus mampu melihat siapa yang benar-benar mampu bekerja dan siapa yang justru menjadi beban birokrasi,” ujarnya.
Selain itu, Syahrial juga meminta agar persoalan evaluasi pejabat menjadi perhatian serius seluruh unsur yang terlibat dalam pertimbangan jabatan dan kepangkatan, termasuk para pejabat yang berada dalam lingkup Baperjakat.
“Ini harus menjadi pemikiran bersama para pejabat yang ada di Baperjakat. Jangan sampai kepentingan daerah dikalahkan oleh pertimbangan nonproduktif. Aceh Selatan membutuhkan birokrasi yang sehat, profesional, loyal, dan mampu bekerja cepat demi kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, masyarakat Aceh Selatan saat ini menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan Mirwan-Baital untuk membawa perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Masyarakat tidak ingin lagi melihat birokrasi yang lamban, saling menunggu, dan minim aksi nyata. Yang dibutuhkan hari ini adalah keberanian mengambil keputusan, keberanian melakukan pembenahan, dan keberanian menempatkan orang-orang terbaik untuk bekerja demi Aceh Selatan yang benar-benar maju, produktif, dan madani,” tutup Syahrial. (Id)
