86NEWS.CO – Pertemuan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang baru-baru ini menarik perhatian publik. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah rencana pengembangan proyek hilirisasi di 13 lokasi baru di berbagai wilayah Indonesia.
Bagi sebagian kalangan, kabar tersebut menjadi sinyal optimisme bahwa pemerintah serius menjadikan hilirisasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Namun di balik optimisme tersebut, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab agar hilirisasi tidak berhenti sebagai slogan pembangunan.
Sejak beberapa tahun terakhir, hilirisasi telah menjadi salah satu kebijakan ekonomi paling strategis di Indonesia. Pemerintah berupaya mengubah paradigma pembangunan yang selama puluhan tahun bertumpu pada ekspor bahan mentah menjadi ekonomi yang berbasis nilai tambah.
Tujuannya sederhana tetapi fundamental: memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
Langkah tersebut sesungguhnya sangat rasional. Selama bertahun-tahun Indonesia dikenal sebagai negara kaya sumber daya alam, tetapi nilai tambah terbesar justru sering dinikmati oleh negara lain yang mengolah bahan mentah tersebut menjadi produk industri. Akibatnya, Indonesia memperoleh pendapatan yang relatif terbatas dibandingkan potensi ekonomi yang sebenarnya dimiliki.
Dalam konteks itu, pembangunan proyek hilirisasi di 13 lokasi baru merupakan langkah yang patut diapresiasi. Kebijakan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperluas basis industri nasional sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Hilirisasi juga berpotensi meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, memperkuat ekspor manufaktur, serta meningkatkan penerimaan negara.
Namun keberhasilan hilirisasi tidak dapat diukur hanya dari jumlah proyek yang dibangun atau besarnya investasi yang masuk. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa investasi besar tidak selalu berbanding lurus dengan transformasi ekonomi yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, fokus utama seharusnya bukan hanya pada pembangunan fasilitas industri, tetapi pada bagaimana proyek-proyek tersebut mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional.
Pertanyaan yang perlu diajukan adalah: apakah proyek hilirisasi tersebut akan menciptakan rantai pasok domestik yang kuat? Apakah industri lokal akan terlibat secara signifikan? Apakah tenaga kerja Indonesia memperoleh manfaat berupa peningkatan keterampilan dan transfer teknologi? Jika jawabannya belum jelas, maka hilirisasi berisiko hanya menjadi aktivitas pengolahan bahan mentah dengan nilai tambah yang terbatas.
Lebih jauh lagi, hilirisasi harus diposisikan sebagai bagian dari agenda industrialisasi nasional yang lebih luas. Negara-negara yang berhasil melakukan lompatan ekonomi seperti Korea Selatan, Tiongkok, dan Vietnam tidak hanya mengandalkan sumber daya alam, tetapi juga membangun kapasitas teknologi, riset, inovasi, dan sumber daya manusia.
Hilirisasi yang tidak terhubung dengan pengembangan teknologi dan industri manufaktur berisiko terjebak pada tahap menengah tanpa mampu menghasilkan daya saing jangka panjang.
Aspek pemerataan juga menjadi faktor penting. Jika 13 lokasi hilirisasi tersebut tersebar di berbagai daerah, maka peluang untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah semakin besar.
Kawasan-kawasan industri baru dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong aktivitas UMKM, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ekonomi lokal. Namun manfaat tersebut hanya akan tercapai apabila pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan.
Selain itu, pemerintah tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan. Hilirisasi yang berbasis sumber daya alam sering kali menghadapi tantangan terkait eksploitasi lahan, penggunaan energi, dan pengelolaan limbah industri.
Oleh karena itu, keberhasilan hilirisasi pada era ekonomi hijau tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.
Pertemuan Rosan dan Prabowo di Hambalang dapat dibaca sebagai upaya menyelaraskan visi investasi dengan agenda pembangunan nasional. Di bawah pemerintahan Prabowo, hilirisasi tampaknya akan tetap menjadi prioritas utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Namun yang perlu diingat, hilirisasi bukanlah tujuan akhir. Hilirisasi adalah instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu menciptakan ekonomi yang produktif, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan program ini harus diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas tenaga kerja, penguatan industri nasional, dan kemandirian ekonomi bangsa.
Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Akan tetapi, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila hilirisasi dikelola dengan tata kelola yang baik, visi jangka panjang yang jelas, dan komitmen untuk menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan jangka pendek.
Pertemuan di Hambalang bukan sekadar membahas 13 proyek baru. Lebih dari itu, pertemuan tersebut merepresentasikan pilihan strategis bangsa: apakah Indonesia akan tetap menjadi pemasok bahan baku dunia, atau bertransformasi menjadi negara industri yang mampu menciptakan nilai tambah, inovasi, dan kemakmuran bagi rakyatnya. Jawaban atas pertanyaan itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana agenda hilirisasi dijalankan dalam beberapa tahun ke depan. (Mfd.-)
Oleh : Mahfud Nurnajamuddin,
Guru Besar FIB UMI- Asdir II PPs UMI Makassar
