Pangandaran, 86News.co – Harapan masyarakat di wilayah Kecamatan Langkaplancar dan sekitarnya untuk segera menikmati perbaikan dan pembangunan jalan di ruas Jadimulya–Karangkamiri serta Jadimulya–Ciwangkal harus kembali pupus.
Pasalnya, rencana pekerjaan yang sudah tertuang dalam draf anggaran dan sempat tercantum dalam sistem informasi pengadaan, kini dipastikan dibatalkan untuk tahun anggaran 2026. Hal ini memicu kekecewaan mendalam dari Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Fraksi PDI Perjuangan, Dede Efendi.
“Untuk kesekian kalinya kita semua harus menerima kenyataan pahit,” tegas Dede Efendi dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).
Menurut informasi yang diterimanya dari dinas terkait, kedua ruas jalan tersebut tidak dapat dilaksanakan pembangunannya pada tahun ini. Alasan yang disampaikan adalah adanya defisit atau kekurangan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, sehingga sejumlah rencana kegiatan terpaksa harus dicoret atau ditunda pelaksanaannya.
Kepercayaan Rakyat Dipertaruhkan
Dede Efendi menyampaikan kekecewaannya yang mendalam, mengingat sebelumnya rencana pembangunan ini sudah dinyatakan masuk dalam draf anggaran dan bahkan sempat ditayangkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP milik Pemerintah.
“Selama ini kita semua sudah berharap, apa yang sudah tertuang dalam draf APBD dan sudah tercantum secara resmi di sistem pengadaan itu pasti akan terealisasi. Saya meyakini bahwa pemerintah adalah lembaga administrasi yang bekerja berdasarkan data dan aturan, bukan sekadar lembaga yang hanya berbicara tanpa bukti,” ujarnya.
Ia menegaskan, jika pernyataan resmi, dokumen perencanaan, hingga data administrasi yang sudah dipublikasikan saja pada akhirnya tidak dapat dibuktikan pelaksanaannya, maka muncul pertanyaan besar: “Lantas pada apa lagi rakyat harus percaya?”
Jalan Akses Vital untuk Masyarakat
Dede Efendi menjelaskan bahwa kedua ruas jalan tersebut memiliki peran sangat penting bagi masyarakat setempat. Kondisi jalan yang saat ini masih rusak dan sulit dilalui sangat menghambat mobilitas warga, pengangkutan hasil pertanian, serta akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan. Pembangunannya sudah menjadi harapan bertahun-tahun bagi warga di wilayah tersebut.
“Jalan ini bukan sekadar urusan aspal dan beton, melainkan urusan kesejahteraan rakyat. Kalau aksesnya sulit, hasil panen susah dibawa ke pasar, biaya angkutan menjadi mahal, dan pelayanan dasar pun terhambat. Masyarakat sudah menanti ini dengan sabar, namun kenyataannya harus ditunda lagi,” ungkapnya.
Komitmen Perjuangkan Hingga Terealisasi
Meskipun harus menerima kenyataan ini, Dede Efendi menegaskan tidak akan berhenti memperjuangkan hak masyarakat. Ia berjanji akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah serta instansi terkait, agar pembangunan kedua ruas jalan tersebut dapat segera dimasukkan kembali ke dalam rencana anggaran tahun mendatang.
“Saya akan terus menyampaikan aspirasi ini ke oemerintah. Masyarakat tidak boleh kecewa terus-menerus. Kami pastikan perjuangan ini tetap berjalan, sampai jalan yang menjadi akses kehidupan warga ini benar-benar terbangun dan bisa dinikmati,” tegasnya.
Ia juga meminta agar proses perencanaan anggaran ke depannya lebih matang, sehingga tidak terjadi lagi pembatalan mendadak yang mengecewakan dan menimbulkan keraguan di hati masyarakat. (Red)
