CILACAP, 86News.co – Guna mengikis stigma miring terkait pengelolaan anggaran di tingkat desa, Kepala Desa Tambakreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Sukiman, mengambil langkah berani dengan membuka seluruh rincian anggaran pembangunan infrastruktur di wilayahnya secara gamblang ke publik.
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata Pemdes Tambakreja dalam menerapkan prinsip good governance dan keterbukaan informasi publik. Sukiman menegaskan, di era keterbukaan seperti sekarang, transparansi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kewajiban yang harus ditunaikan kepada masyarakat.
“Kami ingin mendobrak pola-pola lama. Di Desa Tambakreja, tidak ada istilah tutup-tutupan anggaran. Semua proyek pembangunan—mulai dari sumber dana pusat hingga daerah—wajib diketahui dan diawasi langsung oleh masyarakat. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan,” tegas Sukiman dalam keterangan resminya. Selasa (23/06/2026)
Sinergi Multi-Anggaran demi Kemajuan Desa
Desa Tambakreja saat ini tengah masif melakukan penataan infrastruktur melalui optimalisasi berbagai sumber pendanaan. Sukiman merinci, pembiayaan pembangunan di desanya bergerak secara simultan dengan memanfaatkan anggaran lintas sektoral, yang meliputi:
Dana Desa (DD): Difokuskan pada penguatan konektivitas pemukiman dan infrastruktur dasar warga.
Bantuan Khusus (Bansus) & Bantuan Provinsi (Banprov): Dialokasikan untuk akselerasi fasilitas publik dan sarana penunjang desa.
PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah): Digunakan untuk membangun infrastruktur penghubung guna mendongkrak ekonomi antardesa di Kecamatan Kedungreja.
P3-TGAI & RPJIT (Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier): Program berbasis peran serta masyarakat petani untuk perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi guna menjaga ketahanan pangan lokal.
APBD Kabupaten Cilacap: Diserap untuk pembangunan makro yang masuk dalam skala prioritas wilayah administratif desa.
Fokus Eksekusi Lapangan: Jalan, Irigasi, dan Hunian Layak
Keterbukaan anggaran ini selaras dengan realisasi fisik di lapangan yang menyasar tiga sektor vital kebutuhan warga Tambakreja:
Aksesibilitas Jalan: Percepatan pembangunan jalan dengan sistem rabat beton untuk memperlancar mobilitas warga dan memangkas biaya logistik hasil pertanian.
Ketahanan Pertanian: Pembangunan saluran tersier dan normalisasi irigasi demi memastikan pasokan air ke area persawahan para petani merata dan bebas sumbatan.
Kesejahteraan Sosial: Eksekusi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai bentuk intervensi sosial bagi warga kurang mampu agar memiliki hunian yang sehat dan layak.
Desak Pembangunan Kembali Jalur Tersier Kedungdaon
Selain membeberkan realisasi proyek yang ada, Sukiman menaruh perhatian dan harapan besar pada pemulihan sektor pertanian desa. Ia secara khusus mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk segera merealisasikan pembangunan kembali jalur irigasi tersier yang bersumber dari DI (Daerah Irigasi) Kedungdaon.
Menurut Sukiman, jalur irigasi tersebut merupakan urat nadi pertanian bagi sebagian besar petani di Desa Tambakreja. Kondisi saluran yang membutuhkan perbaikan total membuat pasokan air ke sawah warga menjadi tidak optimal.
“Sektor pertanian adalah tumpuan hidup warga kami. Oleh karena itu, kami sangat berharap kepada pemerintah daerah maupun pusat agar jalur irigasi tersier yang bersumber dari Kedungdaon bisa segera dibangun kembali. Pembenahan jalur ini sangat mendesak demi menjamin ketersediaan air yang stabil bagi para petani kami,” cetus Sukiman.
Soroti Kondisi Gelap Gulita, Kades Berharap Bantuan Penerangan Jalan
Di sisi lain, Sukiman juga memanfaatkan momentum ini untuk menyuarakan keluhan mendesak terkait fasilitas keselamatan umum, yakni masalah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang hampir tidak ada di desanya. Saat malam hari, ruas-ruas jalan utama desa menjadi gelap gulita, sehingga rawan memicu kecelakaan lalu lintas serta tindakan kriminalitas.
”Infrastruktur jalan dan irigasi pelan-pelan bisa kami urai dengan anggaran yang ada, namun untuk lampu penerangan jalan, ini di luar jangkauan anggaran desa kami. Boleh dibilang di desa kami ini hampir tidak ada lampu jalan sama sekali. Kami mengetuk hati Pemerintah Kabupaten Cilacap maupun instansi terkait agar memberikan bantuan pengadaan LPJU. Jalan rabat beton yang sudah kami bangun akan jauh lebih optimal dan aman jika ditunjang dengan penerangan yang memadai,” tambahnya.
Membangun Kepercayaan Publik
Melalui pemaparan transparan dan penyampaian aspirasi terbuka ini, Sukiman berharap hubungan emosional serta kepercayaan (trust) antara pemerintah desa, warga, dan pemerintah daerah dapat berjalan beriringan demi kemajuan infrastruktur di wilayah Kabupaten Cilacap.
“Jika masyarakat percaya pada pemerintahnya, maka swadaya dan gotong royong warga akan tumbuh dengan sendirinya. Itulah modal utama kita membangun Tambakreja,” pungkas Sukiman. (Tugiman)
