Indramayu, 86News.co – Dunia brokrasi di tingkat Pemerintah Kabupaten Indramayu kembali kisruh karena ketidakpuasan kebijakan tata kelola sumber daya manusia . Langkah pengisian jabatan tinggi pertama yang mestinya menjadi momentum apresiasi bagi para aparatur sipil negara yang telah mengabdi lama justru memicu polemik baru yang memanaskan suhu politik lokal.
Sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indramayu pun mengarah langsung pada proses seleksi struktural seiring Kisruhnya agenda uji kompetensi (Ujikom) talenta di kabupaten Indramayu yang mengikutkan dua pejabat dari kabupaten Cirebon.
Pasalnya, pelibatan aparatur sipil negara dari luar daerah dalam proses penilaian kompetensi tersebut memicu gelombang pertanyaan.
Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Indramayu, Endang Efendi, M.Si menilai hal itu sangat memprihatinkan dan cacat moral meskipun secara aturan dibolehkan, namun secara moralitas penempatan itu sangat dipertanyakan.
Ia menyayangkan kebijakan tersebut ditengah melimpahnya sumber daya manusia berpendidikan tinggi yang dimiliki oleh daerah saat ini.
Pertanyaannya apakah di Indramayu sudah tidak ada lagi orang pintar? dan apakah sistem birokrasi di sini tidak mampu lagi menghasilkan orang yang kompeten sehingga harus mencari calon kadis dari kabupaten luar,” tutur Efendi, Senin 7 Juli 2026.
Menurutnya, rasa senasib sepenanggungan dengan para aparatur sipil negara lokal yang merasa hak kariernya terabaikan oleh keputusan politik tertentu, ia juga menilai kesinambungan karier pegawai daerah harus menjadi prioritas utama pimpinan daerah.
“Terus terang saya kecewa sebagai orang Indramayu yang berproses di Indramayu. Mau sampai kapan kita impor terus, ini Indramayu, sejak bupati pak ope kita dibuat galau karena masih sedikitnya orang Indramayu yang sekolah tinggi.
“Apa lagi, sekarang sudah banyak putra putri kita yang sekolah tinggi atau berproses lama di Indramayu tapi tidak diakomodir, jangan sampai muncul sentimen karena bupatinya bukan orang Indramayu ,” Jelas Efendi.
Dinamika seperti ini jangan sampai berkembang biak sehingga bisa menjadi polemik sosial yang berbau sentimen kedaerahan.
Endang juga menegaskan bahwa investasi besar dalam sektor pendidikan yang selama ini didorong melalui anggaran daerah harus membuahkan hasil nyata dalam struktur pemerintah.
Mestinya peningkatan IPN dibidang pendidikan harus berbanding tegak dengan komitmen pemimpin yang memberikan kesempatan untuk berkarya di negeri sendiri.
Ia berharap evaluasi menyeluruh segera dilakukan terhadap sistem menejemen talenta yang diterapkan saat ini, agar aset keadilan dapat ditegakan.
“Jangan sampai kita cuma jadi penonton,” Tutup Ketua Komisi 1 DPRD Indramayu, Endang Efendi, M.Si yang juga kader Partai Golkar (sai)
