SEMARANG, 86News.co – Laut merupakan perairan besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan.
Tetapi anehnya sebagian para mafia tanah bekerjasama dengan oknum oknum dengan terang terangan mempetak petak dan di legalkan dengan surat SHGB maupun SHM.
Para mafia tanah berdalih Reklamasi, dan sudah mendapat izin dari oknum tersebut.
Menurut Rudi Prihantoro A.Ptnh. MM, MH Kepala BPN Kota Semarang, Laut bisa di ijinkan untuk dibuatkan surat legal asalkan mendapatkan izin dari instansi yang berwenang untuk izin reklamasi dan sudah dilaksanakan.
Bicara masalah Mafia tanah tentunya banyak sekali yang terlihat, karena itu berupa jaringan sindikat “Kalau satu tentunya bukan mafia,” ucapnya. Kamis (30/1/2025).
Kantor BPN ini setiap menerbitkan sertifikat berawal dari permohonan dan alas hak.
“Untuk izin penerbitan hak , harus sudah ada izin dari berbagai pihak yang berwenang tentang reklamasi, dan tentunya fisiknya sudah berupa daratan, sedangkan tanah-tanah yang dulu berupa daratan dan telah terkena abrasi sehingga berubah menjadi laut dikategorikan tanah musnah, seperti di Semarang untuk pembangunan jalan tol, sehingga di dalam ganti ruginya berupa kerohiman bukan diganti rugi seperti tanah daratan,” bebernya.
Bicara masalah Mafia tanah menurut Rudi Kepala Kantor BPN/ATR, bahwa masyarakat tidak merawat tanahnya. Menurutnya, marawat tanah merupakan kewajiban hak, yaitu berupa sertifikat atau penguasaan.
“Karena adanya tanah kosong mafia tanah ini beranggapan bahwa tanah tersebut kosong tidak ada pemilik,” ungkapnya.
“Makanya kami terus berkomunikasi dengan desa, Karena desa yang tahu tanah yang kosong dan tanah yang berpenghuni,” ungkapnya.
Kepala BPN Kota Semarang menghimbauan pada masyarakat untuk menjaga tanahnya yang belum dihuni
“Kami menghimbau pada Mayarakat agar bisa merawat tanahnya, caranya dengan di kasih plang kepemilikan agar masyarakat lainnya bisa mengetahui,” pungkasnya.
Vio Sari
