Aceh Selatan, 86News.co – Eks Panglima KPA Wilayah Lhok Tapaktuan, Irhapa Manaf atau Panglima Ir, menyerukan agar Pemerintah Pusat mempercepat penuntasan implementasi MoU Helsinki dan melakukan penyesuaian terhadap UUPA. Seruan ini disampaikan pada peringatan Milad ke-49 GAM di Masjid Desa Limau Purut, Kluet Utara, Kamis (04/12/2025).
Menyoroti kemunculan Bendera Bulan Bintang menjelang 4 Desember, Panglima Ir menegaskan bahwa fenomena tersebut tidak dapat dipahami sebagai tindakan provokatif. Menurutnya, simbol itu merupakan bagian dari diskursus publik tentang konsistensi negara dalam menjalankan komitmen damai yang telah disepakati sejak 2005.
“Bintang Bulan bukan simbol perlawanan, tetapi pengingat moral atas janji Helsinki,” ujarnya.
Ia menyebut bahwa bagi masyarakat Aceh, Bintang Bulan dan Merah Putih kini berada dalam satu garis sejarah pascaperdamaian—simbol yang tidak lagi berhadap-hadapan, melainkan terhubung melalui rekonsiliasi dan kedewasaan politik selama hampir dua dekade.
Panglima Ir menambahkan, Bintang Bulan merupakan bagian dari memori kolektif masyarakat Aceh, sehingga penafsirannya tidak semestinya diarahkan pada kecurigaan berlebihan. Ia menegaskan bahwa ekspresi tersebut bukan indikasi militansi, melainkan refleksi harapan agar negara tetap setia pada MoU Helsinki.
“Apa yang kita lihat hari ini adalah bentuk kedewasaan politik, bukan ancaman,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah memberi kejelasan regulatif atas sejumlah poin MoU demi memperkuat tata kelola dan stabilitas Aceh. “Perdamaian Aceh memerlukan sikap arif dan penghormatan pada prinsip-prinsip yang disepakati,” tutupnya. (Id)
