ACEH, 86News.co – Perbincangan mengenai keadilan bantuan pemerintah pusat terhadap Aceh kembali mengemuka. Syarial, mantan aktivis Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA), menilai porsi perhatian dan bantuan yang diterima Aceh selama ini masih jauh dari sebanding dengan kontribusi historis, ekonomi, dan politik Aceh terhadap Republik Indonesia.
Menurut Syarial, Aceh bukan hanya bagian dari republik, melainkan salah satu fondasi penting dalam perjalanan awal bangsa. Namun dalam praktik kebijakan, posisi Aceh kerap ditempatkan sebatas sebagai daerah penerima bantuan, bukan sebagai mitra yang setara.
“Aceh telah memberi banyak hal kepada Indonesia, sejak masa perjuangan hingga hari ini. Karena itu, wajar jika publik Aceh berharap adanya kebijakan yang lebih adil dan bermartabat,” ujar Syarial, Rabu (17/12/2025).
Ia menyoroti pula dinamika bantuan kemanusiaan dari luar negeri yang, dalam sejumlah situasi, dinilai tidak sepenuhnya berjalan mulus akibat regulasi dan persetujuan berlapis dari pemerintah pusat. Kondisi ini, menurutnya, patut dievaluasi secara terbuka, terutama ketika kebutuhan masyarakat bersifat mendesak.
“Dalam konteks kemanusiaan, seharusnya tidak ada ruang untuk birokrasi yang memperlambat. Bantuan adalah soal menyelamatkan kehidupan, bukan semata administrasi,” katanya.
Lebih lanjut, Syarial mengingatkan peran strategis DPRK sebagai representasi politik rakyat di tingkat daerah. DPRK, menurutnya, memiliki mandat moral dan konstitusional untuk menyuarakan kepentingan Aceh secara lebih tegas, terukur, dan berani dalam koridor hukum.
“Keberanian tidak selalu berarti perlawanan terbuka. Keberanian bisa hadir dalam sikap tegas, konsisten, dan berpihak pada kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Ia menilai, sikap diam atau terlalu berhati-hati justru berpotensi melemahkan posisi Aceh dalam relasi pusat dan daerah, terlebih di tengah tantangan pasca-MoU Helsinki yang menuntut penguatan kekhususan Aceh secara berkelanjutan.
Pernyataan Syarial ini mencerminkan kegelisahan sebagian masyarakat Aceh yang berharap adanya komunikasi yang lebih setara antara Aceh dan pemerintah pusat. Bukan untuk mempertentangkan, melainkan untuk memastikan bahwa keistimewaan dan kontribusi Aceh tidak sekadar dikenang, tetapi benar-benar dihormati dalam setiap kebijakan.
Di titik inilah, publik menanti sikap DPRK: apakah akan tetap nyaman dalam keheningan, atau mulai menyuarakan kepentingan Aceh dengan bahasa yang santun namun memiliki bobot politik yang jelas. Bukan larut dalam perdebatan yang bersifat remeh dan teknis semata, sementara persoalan strategis yang menyangkut martabat, keadilan, dan masa depan Aceh justru terabaikan, pungkasnya. (Id)
