Aceh Selatan, 86News.co – Di tengah maraknya tokoh politik yang sibuk membesarkan isu-isu remeh dan konflik elit, Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Selatan justru tampil sebagai simbol perlawanan rakyat dalam menghadapi dugaan pelanggaran kewajiban kebun plasma dan minimnya realisasi Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT Asdal Prima Lestari.
Pernyataan tersebut disampaikan Baharun, SE, yang dikenal sebagai Tgk Al Fama, mantan Juru Runding Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tahun 2003, Jum’at (16/1/2026).
Menurut Tgk Al Fama, persoalan antara masyarakat Aceh Selatan dan PT Asdal bukan sekadar konflik administratif, melainkan cerminan ketimpangan relasi kuasa antara rakyat dan korporasi besar yang telah berlangsung puluhan tahun.
“Di saat banyak tokoh memilih nyaman mengelola isu receh, pansus DPRK Aceh Selatan justru berdiri di barisan rakyat. Ini bukan sekadar kerja politik, tapi perlawanan terhadap ketidakadilan struktural,” tegasnya.
Tgk Al Fama menilai kehadiran pansus DPRK Aceh Selatan telah menjelma menjadi representasi nyata suara rakyat yang selama ini terpinggirkan. Keberanian pansus membuka persoalan plasma dan CSR ke ruang publik dinilai sebagai bentuk keberpihakan yang jarang ditemui.
“Kami sangat bangga. Pansus hari ini bukan hanya alat kelengkapan dewan, tapi simbol keberanian rakyat Aceh Selatan melawan pembiaran dan ketidakadilan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa langkah pansus turun langsung ke lapangan, memanggil perusahaan, serta menyampaikan sikap secara terbuka menunjukkan bahwa wakil rakyat masih memiliki keberanian moral.
“Ketika rakyat berhadapan dengan korporasi besar, pansus memilih berdiri bersama rakyat, bukan bersembunyi di balik kompromi,” kata Tgk Al Fama Mantan anggota Tim Verifikasi Kasus pada masa Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) Ini.
Menurut Tgk Al Fama, apa yang dilakukan pansus DPRK Aceh Selatan merupakan bentuk perlawanan konstitusional, yakni perjuangan melalui jalur hukum dan kelembagaan untuk menuntut keadilan.
“Ini bukan perlawanan jalanan, tapi perlawanan bermartabat. Pansus menggunakan kewenangan negara untuk melawan ketidakadilan yang dialami rakyat,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa banyak konflik agraria di berbagai daerah justru kandas karena lembaga perwakilan memilih diam atau bersikap abu-abu.
“Karena itu, pansus Aceh Selatan hari ini harus dijaga. Jangan sampai simbol perlawanan rakyat ini dilemahkan oleh tekanan politik atau kepentingan sesaat,” ujarnya.
Tgk Al Fama juga menyerukan agar masyarakat, tokoh adat, ulama, dan media ikut mengawal langkah pansus DPRK Aceh Selatan agar perjuangan tersebut tidak berhenti di tengah jalan.
“Ketika wakil rakyat sudah berani berdiri tegak, maka kewajiban rakyat adalah menjaga agar mereka tidak berdiri sendirian,” katanya.
Ia menilai dukungan publik akan menjadi tameng moral sekaligus kekuatan politik bagi pansus dalam menghadapi tekanan dari pihak-pihak berkepentingan.
Plasma dan CSR sebagai Hak, Bukan Pemberian
Lebih lanjut, Tgk Al Fama menegaskan bahwa kebun plasma dan CSR bukanlah bentuk kemurahan hati perusahaan, melainkan hak rakyat yang dijamin oleh regulasi.
“Di sinilah makna perjuangan pansus. Mereka sedang memperjuangkan hak, bukan meminta belas kasihan,” tegasnya.
Tgk Al Fama mendorong agar hasil kerja dan temuan pansus DPRK Aceh Selatan nantinya dibawa ke tingkat nasional agar menjadi preseden bagi penyelesaian konflik agraria di daerah lain.
“Jika pansus ini berhasil, Aceh Selatan akan mencatat sejarah: bahwa rakyat bisa melawan ketidakadilan melalui wakilnya sendiri,” pungkasnya. (Id)
