Aceh Selatan, 86News.co — Langkah Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Selatan yang kembali membongkar borok PT Asdal Prima Lestari mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat. Dukungan keras datang dari Syahrul, mantan kombatan GAM Sagoe Syehk Chalee Meukek sekaligus tokoh Barat Selatan Bersatu, yang menyebut keberadaan PT Asdal tak ubahnya penjajah gaya baru di tanah Aceh.
Syahrul menilai keputusan Pansus DPRK yang dikoordinatori Ali Basyah (Panglima Ir) sebagai langkah berani dan bermartabat, setelah bertahun-tahun persoalan PT Asdal dibiarkan membusuk tanpa penyelesaian.
“Ini bukan persoalan kemarin sore. Ini masalah busuk yang sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dibiarkan hidup. Negara seolah tutup mata, rakyat terus dikorbankan,” tegas Syahrul, Selasa (27/1/2026).
Ia menyebut, PT Asdal lebih banyak meninggalkan jejak konflik, luka sosial, dan ketidakadilan, ketimbang manfaat bagi masyarakat sekitar. Persoalan kebun plasma yang tak kunjung jelas, kontribusi sosial yang nyaris tak terasa, hingga dugaan pengabaian hak rakyat menjadi bukti nyata kegagalan perusahaan itu sebagai entitas yang seharusnya bertanggung jawab.
“Perusahaan yang mengeruk kekayaan Aceh lalu menyisakan rakyat sebagai buruh murah di tanah sendiri tidak pantas disebut investor. Itu penjajah modern. Senjatanya bukan lagi peluru, tapi izin usaha.”
Menurutnya, PT Asdal telah menjelma menjadi simbol ketimpangan di Aceh Selatan: tanah diambil, keuntungan dibawa pergi, sementara masyarakat hanya kebagian debu konflik dan janji kosong.
“Rakyat Aceh bukan penonton. Ini tanah titipan indatu kami. Kalau perusahaan hanya menyedot hasil dan tidak memberi manfaat, lebih baik diseret keluar dari bumi Aceh,” katanya lantang.
Syahrul menegaskan, negara dan wakil rakyat seharusnya berdiri di barisan rakyat, bukan menjadi tameng bagi korporasi bermasalah.
“Kalau wakil rakyat masih melindungi perusahaan yang menyengsarakan rakyat, itu artinya mereka ikut menjadi bagian dari penjajahan modern itu sendiri,” sindirnya keras.
Ia juga mengapresiasi sikap tegas Panglima Ir dan seluruh anggota Pansus DPRK Aceh Selatan yang dinilainya tidak tunduk pada tekanan maupun rayuan kekuasaan dan uang.
“Kami ingin Pansus ini bekerja dengan tulang punggung, bukan dengan lutut. Jangan jadi alat kompromi. Jangan jadi stempel perusahaan,” katanya.
Syahrul mengingatkan, kesabaran rakyat Aceh tidak tak terbatas.
“Kalau keadilan terus ditunda, maka kemarahan rakyat akan datang sendiri. Jangan salahkan rakyat jika suatu saat mereka mengambil sikap lebih keras,” pungkasnya.
Langkah Pansus DPRK Aceh Selatan kini menjadi ujian serius bagi negara dalam menegakkan keadilan di daerah. Apakah berpihak pada rakyat, atau terus memelihara korporasi yang dinilai lalai terhadap kewajiban hukum dan sosialnya. (Id)
