86NEWS.CO – Dalam sepekan ini, kabar paling sunyi justru yang paling keras. Anak. Mengakhiri hidup. Pemberitaan nasional beberapa hari terakhir berpusat pada satu kasus di Ngada, NTT, seorang siswa SD berusia 10 tahun yang diduga bunuh diri setelah tekanan ekonomi terkait kebutuhan sekolah, lalu disusul percakapan publik tentang rapuhnya perlindungan psikologis anak.
Media dan akademisi lalu menambahkan konteks bahwa ini bukan peristiwa tunggal. Januari 2026 saja disebut sudah memunculkan beberapa kasus bunuh diri pada anak yang tercatat di pemberitaan.
Masalahnya bukan pada satu keluarga. Bukan pada satu sekolah. Ada pola sosial yang berulang, hanya saja biasanya tertutup. Indikator dini dari beban struktural yang menumpuk pada subjek yang paling lemah daya tawarnya.
Dalam bahasa kriminolog Robert K. Merton, tekanan hidup bisa berubah menjadi strain atau ketegangan ketika tujuan sosial (sekolah, prestasi, “harus bisa”) tidak bertemu dengan sarana yang tersedia di rumah. Anak tidak punya banyak pilihan rasional.
Pada orang dewasa, strain bisa meledak sebagai deviasi yang menyerang keluar. Pada anak, sering berbalik ke dalam, menjadi self-directed harm. Agnew menyebutkan bahwa tekanan berulang, kehilangan dukungan, penghinaan, dan rasa tidak berdaya bisa membentuk emosi negatif yang mencari jalan keluar cepat.
Sosiolog klasik Durkheim memberi kata yang lebih tua tetapi masih relevan, anomie. Apabila norma “sekolah penting” berdiri, tetapi tidak ada sistem pengaman sosial, anak mengalami kebingungan moral.
Anak merasa gagal sebelum sempat bertumbuh. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang penguat identitas berubah menjadi ruang evaluasi yang dingin.
Ada juga sisi “lingkungan” yang sering diabaikan. Perilaku ekstrem jarang lahir dari satu pemicu tunggal, melainkan dari akumulasi paparan risiko dan minimnya protective factors. Jika keluarga rapuh secara ekonomi, jaringan dukungan lemah, guru BK tidak efektif, layanan kesehatan jiwa jauh, maka satu peristiwa kecil bisa terasa seperti akhir dunia. Di ruang digital, efeknya bisa lebih cepat. Anak melihat standar hidup orang lain, lalu menilai hidupnya sendiri sebagai kekurangan permanen.
Karena itu, debat “bullying atau bukan” sering terlalu sempit. Yang turut perlu dikaji adalah sistem. Apakah biaya sekolah dan perlengkapan benar-benar “tidak boleh” menjadi sumber malu.
Apakah sekolah punya mekanisme early warning yang nyata. Apakah puskesmas punya rujukan psikologis yang bisa diakses cepat. Pemerintah sendiri belakangan menyiapkan penguatan layanan psikologi klinis pasca sorotan kasus ini.
Ada satu perubahan penting yang paling masuk akal: memindahkan fokus dari “reaksi setelah tragedi” ke “pencegahan sebelum krisis”. Bukan lewat pidato. Lewat prosedur sederhana.
Identifikasi anak yang biasanya tidak mendapat perhatian, menarik diri, atau tiba-tiba turun prestasi. Pastikan tidak ada praktik mempermalukan anak karena iuran. Pastikan ada satu orang dewasa di sekolah yang ditugaskan untuk menjadi pintu aman, bukan pintu administrasi.
Yang menyakitkan dari kabar sepekan ini bukan semata kehilangan. Yang menyakitkan adalah sinyal bahwa beban orang dewasa sedang jatuh ke pundak anak-anak, dan itu terjadi diam-diam.
Zul Khaidir Kadir Kriminolog – Dosen pada Fakultas Hukum UMI Makassar
