JAKARTA, 86NEWS.CO- Komunitas Aktivis 98 Garis Lucu mengaku prihatin atas kondisi buruh Indonesia saat ini yang dinilai semakin tertekan. Keprihatinan itu mencuat pada saat dialog interaktif dalam rangka memperingati hari buruh Internasional. Dimana situasi dan ekonomi nasional belum menunjukan adanya perbaikan secara signifikan.
Ketua panitia dialog interaktif, Ignatius Indro, mengkritik peringatan Hari Buruh yang digelar pemerintah di kawasan Monumen Nasional.
Menurutnya, kegiatan tersebut cenderung bersifat seremonial dan belum menyentuh persoalan mendasar buruh.
“Tidak ada perubahan signifikan terhadap nasib buruh maupun kondisi perekonomian. Pembagian paket sembako dalam jumlah besar bukan solusi. Yang dibutuhkan buruh adalah perbaikan sistemik,” kata Indro.
Selain itu, Indro juga menyoroti sejumlah regulasi yang dinilai merugikan pekerja, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang sistem alih daya (outsourcing).
Ia berpendapat bahwa, kebijakan tersebut melemahkan posisi tawar buruh dan membuka ruang ketidakadilan dalam hubungan kerja.
Selain itu, Indro menyinggung kondisi pekerja sektor informal, khususnya pengemudi ojek daring, yang dinilai menghadapi ketimpangan pembagian komisi dengan perusahaan aplikasi.
Ia juga mempertanyakan realisasi janji penciptaan jutaan lapangan kerja serta efektivitas sejumlah program pemerintah.
“Ketimpangan komisi ojek online, janji 19 juta lapangan kerja yang belum jelas, hingga program yang berpotensi membebani anggaran, semuanya perlu evaluasi menyeluruh,” tegas Indro, dalam keterangan tertulis, seperti diterima wartawan, Selasa (05/05).
Senada dengan Indro, Bona Sigalingging, menyoroti ratifikasi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 terkait Konvensi ILO 188 tentang perlindungan nelayan. Ia menilai langkah tersebut positif, namun menekankan pentingnya pengawasan implementasi.
“Ratifikasi ini patut diapresiasi, tetapi pelaksanaannya harus dikawal agar benar-benar memberi manfaat bagi nelayan,” katanya
Sementara itu, Joshua Napitupulu menambahkan bahwa gerakan buruh masih menghadapi berbagai bentuk tekanan, baik langsung maupun tidak langsung.
Ia menegaskan bahwa peringatan May Day seharusnya menjadi ruang perjuangan buruh, bukan sekadar agenda simbolik.
“Mayday adalah simbol perjuangan buruh. Ketika dimaknai sebatas seremoni, itu menunjukkan kegagalan dalam menjawab persoalan mendasar,” kata Joshua.
Ia juga menyoroti persoalan klasik yang belum terselesaikan, seperti upah di bawah standar UMK, minimnya jaminan sosial, serta pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Pada peringatan May Day 2026, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resmi pemerintah di kawasan Monumen Nasional yang melibatkan ribuan buruh. Mobilisasi tersebut menarik perhatian publik, namun juga menuai kritik karena dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran.
Di sisi lain, ribuan buruh dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI untuk menyampaikan tuntutan secara langsung. Aksi serupa juga terjadi di Bandung yang melibatkan kelompok anak muda dan sempat berujung benturan dengan aparat keamanan.
