86NEWS.CO – Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 tidak hanya membahas proyeksi angka-angka dalam APBN.
Di balik target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen serta visi mencapai 8 persen pada 2029, terdapat pesan politik dan ekonomi yang kuat, yakni keinginan pemerintah untuk membawa Indonesia keluar dari pola pertumbuhan moderat yang selama bertahun-tahun cenderung stagnan.
Pernyataan tersebut mencerminkan besarnya ambisi pemerintahan Prabowo Subianto. Di tengah kondisi global yang masih dibayangi perlambatan ekonomi, ketidakpastian geopolitik, perang dagang, serta tekanan pasar keuangan internasional, Indonesia justru menetapkan target pertumbuhan yang cukup tinggi.
Ketika banyak negara berkembang memilih bersikap lebih konservatif demi menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah Indonesia mengambil langkah yang lebih progresif dengan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Tentu saja, publik akan bertanya: apakah target tersebut realistis?
Jawabannya bukan tidak mungkin, tetapi jelas tidak mudah. Selama ini ekonomi Indonesia memang dikenal relatif stabil. Namun stabilitas saja tidak cukup untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.
Dalam dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional cenderung bertahan di kisaran lima persen. Angka tersebut cukup menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak, tetapi belum mampu menciptakan lompatan besar dalam produktivitas, industrialisasi, dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, target pertumbuhan 6,5 persen sesungguhnya bukan hanya persoalan statistik ekonomi. Ini adalah ujian besar terhadap kemampuan pemerintah melakukan transformasi ekonomi secara nyata.
Presiden tampaknya memahami bahwa Indonesia tidak bisa terus bergantung pada pola ekonomi lama yang bertumpu pada ekspor bahan mentah, konsumsi domestik, dan ketergantungan pada komoditas. Jika Indonesia ingin tumbuh lebih tinggi, maka ekonomi nasional harus bergerak menuju industrialisasi baru yang berbasis hilirisasi, teknologi, inovasi, dan produktivitas.
Namun di sinilah tantangan sesungguhnya dimulai.
Transformasi ekonomi tidak akan berhasil apabila hanya bertumpu pada slogan dan optimisme semata. Program hilirisasi, misalnya, tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembangunan smelter atau kawasan industri.
Indonesia memerlukan ekosistem industri yang kokoh, kepastian hukum bagi investor, birokrasi yang lebih efektif, infrastruktur yang berdaya saing, serta sumber daya manusia yang mampu berkompetisi di tingkat global. Tanpa dukungan tersebut, hilirisasi berisiko hanya melahirkan industri yang bergantung pada modal asing tanpa benar-benar memperkuat struktur ekonomi nasional.
Di sisi lain, masyarakat juga menangkap pesan penting dari pidato Presiden Prabowo Subianto bahwa pertumbuhan ekonomi harus dapat dirasakan secara nyata oleh rakyat. Pesan ini menjadi relevan karena selama bertahun-tahun publik sering mendengar klaim pertumbuhan ekonomi yang positif, sementara dalam kehidupan sehari-hari mereka masih menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan kerja formal, serta melemahnya daya beli kelas menengah.
Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak dapat diukur semata-mata dari besarnya angka Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kehilangan maknanya apabila kemiskinan masih sulit ditekan, tingkat pengangguran terus meningkat, dan UMKM tetap menghadapi berbagai tekanan untuk bertahan.
Sebaliknya, pertumbuhan yang lebih moderat justru dapat memberikan dampak yang lebih nyata apabila mampu menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkecil ketimpangan sosial.
Dalam konteks tersebut, arah kebijakan fiskal pemerintah memegang peranan yang sangat strategis dalam menentukan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional. Pengelolaan APBN tidak seharusnya hanya terserap untuk kebutuhan rutin birokrasi atau program-program yang kurang memberikan dampak produktif bagi perekonomian.
Sebaliknya, belanja negara perlu diarahkan secara lebih terfokus pada penguatan sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja.
APBN juga harus menjadi instrumen utama untuk mempercepat industrialisasi nasional, memperkuat daya saing UMKM, mendorong masuknya investasi, serta membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan fiskal mampu mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi teknologi, dan pemerataan ekonomi antardaerah agar manfaat pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi benar-benar dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Pemerintah perlu mencermati berbagai tekanan eksternal yang masih membayangi perekonomian nasional. Penetapan target nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS mencerminkan bahwa dinamika ekonomi global masih menghadirkan tantangan yang tidak ringan.
Di satu sisi, pelemahan nilai tukar rupiah dapat memberikan dorongan bagi kinerja ekspor nasional, namun di sisi lain kondisi tersebut juga berisiko meningkatkan biaya impor serta menekan daya beli masyarakat.
Dalam kondisi demikian, pemerintah dituntut mampu menjaga keseimbangan antara semangat optimisme pembangunan dan sikap kehati-hatian dalam mengelola stabilitas ekonomi nasional.
Masyarakat tentu menaruh harapan agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak sekadar mengedepankan optimisme politik dalam wacana publik, tetapi juga mampu melahirkan kebijakan yang konkret, efektif, dan terukur.
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan menjadi kekuatan ekonomi dunia tidak hanya ditentukan oleh besarnya visi yang dimiliki, melainkan oleh kemampuan menjalankan reformasi secara konsisten, disiplin, dan berkesinambungan.
Indonesia sejatinya memiliki fondasi yang sangat potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mulai dari bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, besarnya pasar domestik, hingga posisi geopolitik yang strategis. Namun, berbagai keunggulan tersebut tidak akan memberikan dampak optimal tanpa kepemimpinan yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta menghadirkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan produktivitas nasional.
Pidato KEM PPKF 2027 pada akhirnya tidak hanya menjadi bagian dari agenda rutin kebijakan fiskal tahunan negara. Lebih dari itu, pidato tersebut mencerminkan arah baru pembangunan ekonomi Indonesia sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin membawa Indonesia melangkah lebih maju di tengah situasi global yang semakin kompleks dan penuh tantangan.
Kini, masyarakat menantikan pembuktian yang paling utama: apakah ambisi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi benar-benar mampu diwujudkan menjadi kesejahteraan yang dirasakan rakyat, atau justru hanya akan berhenti sebagai optimisme besar yang tertuang dalam dokumen kebijakan negara semata.(Mfd)
Oleh : Mahfudnl Nurnajamuddin, Guru Besar FEB UMI- Asdir II Pascasarjana Umi Makassar
