CILACAP, 86News.co – Pemerintah Desa (Pemdes) Ciklapa, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap terus mengedepankan transparansi dan ketepatan sasaran dalam pengelolaan anggaran desa.
Melalui alokasi Dana Desa (DD) yang diterima, pemdes tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan pemenuhan hak-hak administratif dan operasional kelembagaan desa berjalan secara seimbang.
Kepala Desa Ciklapa, Kingki Narti Budi Utami, S.H., menjelaskan bahwa total anggaran Dana Desa sebesar Rp363.000.000,- dialokasikan untuk membiayai kegiatan desa secara keseluruhan.
Anggaran ini mencakup pembayaran Siltap (Penghasilan Tetap) bagi kepala desa dan perangkat desa, insentif kelembagaan, operasional pemerintahan, serta untuk mendukung kelanjutan program infrastruktur di tingkat desa.
Dari keseluruhan dana tersebut, Pemdes Ciklapa secara spesifik mengucurkan anggaran sebesar Rp65.067.000,- untuk merealisasikan pembangunan fisik berupa lanjutan jalan rabat beton di Jalan Panebasan 2.
“Kami bersyukur, berkat pembangunan yang dilakukan secara bertahap, saat ini jalan-jalan di wilayah Desa Ciklapa, termasuk di Jalan Panebasan 2, sudah bagus dan layak dilalui, sehingga mobilitas warga menjadi lebih lancar,” ujar Kingki Narti Budi Utami, S.H. Rabu (24/06/2026)
Kades Ciklapa Suarakan Aduan Warga Terkait Karut-Marut Data Bansos
Lebih lanjut, Kingki Narti Budi Utami, S.H. menyampaikan harapan besar kepada pemerintah pusat maupun daerah agar kebijakan yang diambil ke depan bisa lebih memahami kebutuhan riil di tingkat bawah agar selalu berdampak positif dan tepat sasaran.
Secara khusus, Kepala Desa Ciklapa ini menyuarakan berbagai keluhan dan aduan yang diterimanya langsung dari masyarakat terkait prioritas pembenahan atau pemutakhiran data bantuan sosial (bansos) seperti PKH, BPNT, dan kartu PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS Kesehatan yang sudah tidak aktif.
Berdasarkan segala aduan dari masyarakat saya di lapangan, kami sangat berharap ada prioritas pembenahan data bansos ini. Kami meminta agar dilakukan validasi ulang yang ketat. Warga yang secara ekonomi sudah mampu dan dinilai layak dicoret, harus berani dihapus dari daftar penerima.
“Sebaliknya, bantuan harus diperbanyak dan diarahkan kepada warga saya yang memang benar-benar layak menerima namun selama ini belum terakomodir,” tegas Kades Ciklapa.
Langkah pembersihan dan ketegasan data ini dinilai sangat penting oleh pihak Pemdes.
Menurut Kingki Narti Budi Utami, jika data tidak segera dibenahi, ketidaktepatan sasaran bantuan tersebut akan terus menjadi momok serta memicu polemik dan kecemburuan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat desa yang dipimpinnya. (Tugiman)
