86NEWS.CO – Keinginan Spanyol untuk tetap menguasai Chili menyebabkan serangkaian pertempuran berkepanjangan.
Puncaknya terjadi ketika Spanyol kembali menyerang Chili dalam pertempuran yang dikenal sebagai Pertempuran Chacabuco. Dalam pertempuran itu, Spanyol mengalami kekalahan telak pada 12 Februari 1817.
Proklamasi Kemerdekaan
Setahun setelah kemenangan tersebut, Chili memproklamasikan diri sebagai republik merdeka pada 12 Februari 1818.
Ibu kota Chili adalah Santiago, sebuah kota yang berada di lembah subur dan dikelilingi sumber daya alam yang melimpah.
Konflik Berkepanjangan
Setelah merdeka dari Spanyol, Chili memasuki periode panjang yang diwarnai berbagai konflik, baik dengan negara lain maupun di dalam negeri.
Pada tahun 1879–1883, Chili berperang melawan Peru dan Bolivia serta berhasil memenangkan konflik tersebut.
Namun setelah itu, Chili belum sepenuhnya lepas dari gejolak politik. Memasuki awal abad ke-20, terjadi konflik antara presiden dan Kongres Nasional. Situasi kemudian berlanjut dengan kudeta militer pada tahun 1924 hingga akhirnya terpilih seorang presiden pada tahun 1964 dengan dukungan mayoritas dari Partai Kristen Demokrat.
Reformasi
Setelah itu, Chili mulai menjalankan reformasi besar-besaran, terutama di bidang pendidikan, perumahan, dan agraria.
Pemerintah juga melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan tambang tembaga yang menjadi salah satu sektor strategis negara.
Pemilu tahun 1970 dimenangkan oleh Senator Salvador Allende dari Partai Sosialis Chili.
Kemenangan tersebut tentu tidak disambut baik oleh negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, karena perbedaan haluan politik.
Tidak lama setelah Allende terpilih, terjadi pelarian modal, penarikan deposito besar-besaran, penurunan produksi, serta meningkatnya pengangguran.
Kondisi itu memicu krisis ekonomi yang semakin parah. Tingkat inflasi melonjak hingga mencapai 600–800 persen dan diperburuk oleh gelombang mogok kerja. Krisis ekonomi tersebut kemudian berkembang menjadi ketidakstabilan politik.
Kudeta Militer
Dalam situasi yang semakin memanas, Mahkamah Agung Chili memberikan dukungan terhadap langkah pengambilalihan kekuasaan.
Kudeta militer pun terjadi pada 11 September 1973. Jenderal Augusto Pinochet mengambil alih pemerintahan dan mengakhiri kekuasaan Presiden Salvador Allende.
Pada hari yang sama, Salvador Allende dinyatakan meninggal dunia karena bunuh diri.
Proses pergantian kekuasaan melalui kudeta militer di Chili menimbulkan banyak pertanyaan. Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai salah satu negara yang menentang kudeta militer justru dianggap tidak menunjukkan sikap yang sama dalam peristiwa tersebut.
Bahkan, banyak pihak menilai Amerika Serikat mendukung kudeta tersebut untuk menyingkirkan pemimpin yang memiliki haluan politik berbeda.
Kasus kematian Salvador Allende kembali menjadi kontroversi ketika pada Juni 2011 sebuah stasiun televisi milik negara Chili, TVN, mengungkap fakta baru.
Setelah makam Allende dibuka kembali dan dilakukan pemeriksaan forensik, muncul kesimpulan bahwa ia tidak meninggal akibat bunuh diri sebagaimana diberitakan sebelumnya, melainkan akibat tembakan di bawah dagu yang berasal dari senapan kaliber kecil.
Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa pelanggaran hak asasi manusia terkadang dapat diabaikan ketika berhadapan dengan kepentingan politik yang lebih besar.
Karena itu, cukup beralasan apabila muncul pandangan bahwa keberlangsungan sebuah rezim sering kali dipengaruhi oleh dukungan atau penolakan kekuatan-kekuatan besar dunia, terutama Amerika Serikat dan negara-negara Barat.
Sebaliknya, sebuah rezim dapat menghadapi tekanan besar hingga runtuh ketika dianggap tidak sejalan dengan kepentingan mereka.
Belajar dari Chili
Pengalaman Chili menunjukkan bahwa sikap negara asing terhadap suatu negara pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing.
Karena itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai dinamika kepentingan global, jaringan kekuatan di dalam negeri, serta berbagai tantangan yang dihadapi bangsa dan negara. Semua itu harus ditempatkan dalam kerangka yang mengutamakan kepentingan NKRI di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Penyelenggara negara dan pemegang kekuasaan harus tetap berpegang pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mubha Kahar Muang
Mantan Anggota DPR RI
