86NEWS.CO – Setelah gagasan DSI akhirnya dikembalikan ke jalur yang lebih rasional melalui Lembaga National Single Window (LNSW), pasar mulai membaca sinyal yang berbeda. LNSW bukan lembaga baru. Ia berada di bawah Kementerian Keuangan dan selama ini mengelola Indonesia National Single Window / INSW, yaitu sistem integrasi layanan ekspor-impor, kepabeanan, perizinan, karantina, kepelabuhanan, dan arus data perdagangan. Sebagai Badan Layanan Umum, LNSW sudah lama berjalan. Sistemnya sudah dikenal pelaku usaha. Mekanismenya jelas. Fungsinya administratif dan integratif, bukan menjadi pemain rente baru dalam perdagangan komoditas.
*Karena itu, ketika urusan ekspor CPO, batubara, dan ferro alloy kembali memiliki jalur kelembagaan yang lebih pasti, ketidakpastian pasar mulai berkurang*.
Saham-saham tambang kembali diburu investor. Sentimen terhadap rupiah membaik. SBN juga mendapat napas baru karena pasar membaca satu hal sederhana: pemerintah akhirnya mulai memilih stabilitas dibanding eksperimen politik yang bisa mengganggu devisa.
Masalahnya, setelah itu mulai muncul lagi konten-konten di YouTube yang mempromosikan pentingnya DSI dengan alasan kedaulatan sumber daya alam. Narasinya terdengar gagah. Tetapi bagi pasar, teriakan tentang kedaulatan tidak cukup. Pasar tidak membaca slogan. Pasar membaca kontrak, arus kas, kepastian ekspor, pasokan devisa, dan risiko regulasi.
Sebelumnya memang ada euforia. Banyak pihak membayangkan akan lahir kanal baru untuk mengatur ekspor dan membuka ruang rente baru. Tetapi ketika mekanisme itu dikembalikan ke LNSW, harapan rente itu mengecil. Dalam bahasa pasar: amsiong.
Pemerintah boleh saja berteriak tentang kedaulatan SDA. Secara politik, narasi itu enak dijual. Tetapi mereka yang berada di dalam pemerintahan juga tahu batasnya. Jika ekspor terganggu, nilai ekspor jatuh. Jika nilai ekspor jatuh, pasokan devisa melemah. Jika pasokan devisa melemah, rupiah bisa tertekan. Jika rupiah tertekan, yield SBN naik. Jika yield SBN naik dan lelang SBN tidak diserap pasar, maka masalah politik berubah menjadi masalah fiskal dan moneter. Di titik itu, idealisme retorik akan kalah oleh kebutuhan stabilitas.
Karena itu, pilihan paling realistis adalah berdamai dengan pelaku usaha. Bukan karena pengusaha selalu benar. Tetapi karena ekonomi modern bekerja melalui insentif, kontrak, pembiayaan, dan kepercayaan. Negara boleh mengatur, tetapi negara tidak bisa mematikan mesin ekspor lalu berharap devisa tetap masuk.
Apalagi kini ada bantalan tambahan dari kerja sama moneter Indonesia dan China. Swap RMB, local currency transaction, CIPS, dan RMB clearing memberi sinyal bahwa BI memiliki ruang tambahan untuk menghadapi tekanan valas. Bukan berarti semua risiko hilang. Tetapi pasar membaca bahwa Indonesia tidak berdiri tanpa cadangan manuver.
Pemerintah Prabowo tidak punya banyak waktu untuk berhadapan langsung dengan pasar. Dalam kondisi fiskal ketat, rupiah sensitif, dan SBN membutuhkan kepercayaan investor, kebijakan yang terlalu populis atau terlalu eksperimental akan diuji cepat oleh pasar. Karena itu, program-program besar yang berpotensi membebani fiskal seperti MBG dan KDMP pada akhirnya juga akan di removed oleh realitas pembiayaan. Jika pasar menilai program itu tidak produktif, tidak disiplin, atau memperlebar defisit, maka tekanan akan datang melalui rupiah, yield SBN, CDS, dan penilaian lembaga rating.
Apalagi sebelum Juli akan ada momentum penting yaitu penilaian rating surat utang Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional. Pemerintah tentu paham, outlook dan rating bukan sekadar simbol. Itu menentukan risk premium. Itu menentukan biaya utang. Itu menentukan selera investor global terhadap SBN. Pada akhirnya, pasar tetap menjadi hakim.
Bukan karena pasar selalu benar secara moral. Tetapi karena pasar memegang mekanisme pembiayaan. Negara boleh berpidato. Aktivis boleh berteriak. Buzzer boleh membangun narasi. Tetapi jika investor tidak percaya, kurs akan melemah, yield akan naik, dan ruang fiskal akan menyempit.
Oleh : Mubha Kahar Muang
Mantan Anggota DPR RI
