Bandung 86News co.– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan saran kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait polemik perbedaan data anggaran belanja daerah yang sempat mencuat. Solusi yang ditawarkan Dedi Mulyadi terbilang sederhana namun efektif, yaitu dengan mengintegrasikan data antara kedua kementerian tersebut.
“Harapan saya adalah agar tidak terjadi salah tafsir dalam anggaran belanja daerah. Itu gampang banget. Menteri Keuangan harus connect dengan Menteri Dalam Negeri,” ujar Dedi Mulyadi pada hari Minggu (26/10/2025).
Dilansir Dari Yutub humas Jabar. Gubernur Jawa barat Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) masuk ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya Menkeu Purbaya terhubung dengan sistem tersebut.
“Sekarang Menteri Keuangan harus connect, biar Menteri Keuangan bisa baca data harian pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi,” lanjutnya.
Dengan terhubungnya data antara Kemenkeu dan Kemendagri, diharapkan tidak ada lagi perbedaan interpretasi data yang dapat menimbulkan polemik di kemudian hari. Hal ini juga akan mempermudah proses pengawasan dan evaluasi anggaran belanja daerah secara lebih akurat dan transparan.
Saat ditanya mengenai kemungkinan pertemuan dengan Menkeu Purbaya untuk membahas perbedaan data yang sempat mengendap di Pemprov Jabar, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa persoalan tersebut sudah dianggap selesai (clear). Namun, ia tetap membuka diri untuk berdiskusi lebih lanjut jika diperlukan demi perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah secara nasional.
Editor : Wawan
