BANDA ACEH, 86News.co – Ketua Departemen Geografi Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Daska Aziz, MA menilai rangkaian banjir dan longsor yang melanda Aceh merupakan sinyal kuat bahwa pola bencana ekstrem akan kembali berulang di masa mendatang.
Karena itu, katanya, yang paling mendesak bukan memperdebatkan status bencana nasional ataupun membentuk badan baru, tetapi memperkuat BPBA dan memastikan sistem yang ada bekerja maksimal, Dalam keterangannya, Senin (08/12/2025).
Daska menegaskan bahwa Aceh kini berada dalam kondisi jauh lebih siap dibanding era tsunami 2004. Saat itu, katanya, kelembagaan belum terbentuk, pemerintahan daerah lumpuh, dan rekonstruksi berjalan lambat meski dukungan internasional sangat besar.
“Sekarang BPBA dan BPBD sudah punya dasar regulasi dan kewenangan jelas, berada langsung di bawah Gubernur dan Bupati-Walikota, Kepala BPBA bahkan memiliki otoritas keuangan dan koordinasi lintas sektor. Struktur ini sebenarnya sudah kuat,” ujarnya.
Ia menilai dorongan sebagian pihak untuk menetapkan bencana nasional justru keliru. Status tersebut, menurutnya, tidak otomatis mempercepat penanganan lapangan apabila kapasitas daerah sendiri tidak diperkuat.
“Ada persepsi seolah status bencana nasional adalah solusi utama. Padahal yang lebih penting adalah memastikan implementasi di lapangan berjalan cepat dan terkoordinasi,” tegas mantan Wakil Bupati Aceh Selatan itu.
Daska menyebut beberapa masalah klasik kembali muncul dalam tanggap darurat kali ini: data yang lambat terpetakan, daerah yang masih sulit dijangkau, serta distribusi bantuan yang belum merata. Hal-hal ini, katanya, bukan karena ketiadaan lembaga, tetapi karena koordinasi lintas sektor belum disiplin dijalankan.
Ia menegaskan bahwa BPBA harus diperkuat, bukan dilemahkan dengan wacana pembentukan badan baru.
“Kita seperti tidak mau berbenah jika setiap bencana kembali berdebat soal status. Regulasi sudah lengkap, struktur sudah tersedia. Yang dibutuhkan adalah kerja cepat, terukur, dan disiplin,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Daska mengingatkan bahwa Aceh akan berhadapan dengan ancaman bencana yang lebih kompleks di masa depan, termasuk fenomena badai ekstrem yang sebelumnya tidak pernah melintasi wilayah ini.
“Pemerintah tidak boleh mengulang kesalahan yang sama. Yang harus dijaga adalah keselamatan masyarakat, itu yang utama,” pungkasnya. (Id)
