CILACAP, 86News.co – Pelaksanaan proyek Jembatan Gantung Cingkangkareng di Kecamatan Karang Pucung kian memicu polemik di tengah masyarakat.
Setelah sempat viral karena berjalan layaknya “proyek siluman”, kini proyek bernilai Rp 4.347.912.002,00 yang didanai oleh APBN TA. 2026 tersebut disorot tajam lantaran lemahnya tata kelola lapangan dan minimnya profesionalisme kerja.
Guna mendapatkan klarifikasi berimbang mengenai jalannya pembangunan, sejumlah awak media mendatangi lokasi proyek untuk menemui pihak pengawas lapangan maupun konsultan supervisi dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah.
Namun ironisnya, tidak ada satu pun pengawas, mandor, ataupun perwakilan kontraktor CV. Restu Rama Konstruksi yang berada di tempat.
Lokasi proyek miliaran rupiah ini seolah dibiarkan berjalan begitu saja tanpa kendali dan pengawasan melekat yang memadai.
Pekerja Kompak “Bungkam” dan Saling Lempar Tanggung Jawab
Kondisi di lapangan semakin membingungkan saat awak media mencoba menggali informasi dari para pekerja yang sedang beraktivitas.
Ketika ditanya mengenai siapa pengawas lapangan atau pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengerjaan jembatan tersebut, tidak ada satu pun pekerja yang mau mengaku.
Mereka kompak bungkam dan mengaku tidak tahu-menahu siapa atasan atau personil yang memimpin proyek tersebut di lokasi.
Fenomena ini tentu sangat janggal untuk sebuah proyek skala nasional, di mana manajemen lapangan terkesan “gaib” dan para pekerja dibiarkan beroperasi tanpa komando yang jelas di area kerja yang semestinya memerlukan pengawasan ketat.
Abaikan K3: Banyak Pekerja Nekat Beraktivitas Tanpa APD
Selain masalah manajemen pengawasan, pelanggaran fatal yang kasat mata di lokasi proyek adalah pengabaian standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Berdasarkan pantauan langsung, banyak pekerja yang nekat melakukan aktivitas berat di area konstruksi tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang standar dan lengkap, seperti helm keselamatan, rompi reflektor, maupun sepatu pelindung.
Kelalaian serius ini sangat disayangkan, mengingat medan pekerjaan konstruksi jembatan di atas aliran sungai memiliki risiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi.
Pihak kontraktor dinilai lalai dalam menjamin keselamatan nyawa para pekerja di lapangan.
Oknum Berinisial AD Gerilya Minta Berita Take Down
Bukannya membenahi manajemen lapangan, menghadirkan pengawas, atau memastikan keselamatan kerja di lokasi, pihak terkait justru diduga mencoba melakukan pembungkaman terhadap produk jurnalistik.
Pasca pemberitaan mengenai proyek ini viral, seorang oknum yang mengaku mewakili pihak proyek berinisial AD langsung bergerak menghubungi awak media.
Melalui komunikasi telepon, AD mencoba melobi para jurnalis dan mendesak agar berita-berita kritis terkait proyek tersebut segera dihapus (take down).
Dalam dalihnya kepada awak media, AD mengklaim secara sepihak bahwa papan plang nama proyek sebenarnya sudah dipasang sejak awal di lokasi pekerjaan.
Fakta Gambar Berbicara: Plang Baru Muncul dan Disembunyikan di Balik Pagar
Pernyataan oknum AD tersebut dinilai memutarbalikkan fakta di lapangan.
Berdasarkan bukti fisik yang tertangkap kamera jurnalis seperti terlihat dalam dokumentasi foto file 1000492271.jpg, papan proyek berbahan banner tersebut baru saja dipajang secara tergesa-gesa pasca viralnya pemberitaan di berbagai media online.
Ironisnya, alih-alih dipasang tegak secara profesional di akses utama yang mudah dilihat khalayak, papan pengumuman bernilai miliaran itu justru sengaja disenderkan di bagian dalam, tepat di balik pagar keliling lokasi pekerjaan.
Posisi penempatan yang tersembunyi ini semakin memperkuat dugaan warga bahwa pihak pelaksana masih berupaya membatasi transparansi informasi publik.
Kondisi ini memancing reaksi keras dari warga setempat yang mengutuk adanya dugaan lobi untuk membungkam kemerdekaan pers tersebut.
“Kalaupun plang itu ada, kenapa ditaruh sembunyi-sembunyi disenderkan di belakang pagar setelah beritanya ramai? Ini namanya pembodohan publik. Bukannya memperbaiki tata kelola kerja, menghadirkan pengawas, dan menjamin keselamatan buruh yang banyak tidak pakai APD, malah sibuk menyuruh wartawan menghapus berita. Ada apa sebenarnya dengan proyek Rp 4,3 milar ini?” cetus salah seorang warga di lokasi dengan nada geram.
Mendesak Instansi Terkait Turun Tangan
Sikap tertutup, para pekerja yang bungkam mengenai penanggung jawab proyek, hilangnya pengawas di lokasi, hingga adanya upaya intervensi terhadap awak media menunjukkan rapuhnya sistem pengawasan internal pada proyek di bawah naungan Direktorat Jenderal Bina Marga ini.
Sejumlah elemen masyarakat kini mendesak instansi pemerintah terkait dan pihak berwenang untuk segera turun langsung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kontraktor CV. Restu Rama Konstruksi.
Publik menegaskan, setiap rupiah dari anggaran negara wajib dikelola secara transparan, bertanggung jawab, dan bebas dari intervensi yang mencederai keterbukaan informasi. (Tim/red)
