Pangandaran, 86News.co – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ida Nurlaela Wiradinata, menegaskan urgensi perbaikan serta pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos) pemerintah.
Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK yang berlangsung di Pangandaran, Kamis (30/07/2026)
Ida menyoroti bahwa data yang digunakan saat ini, termasuk yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), masih sering menimbulkan permasalahan di lapangan karena dianggap belum akurat dan simpang siur.
Ia mengungkapkan masih ditemukan sejumlah kasus ganjil, di mana warga yang sudah meninggal dunia maupun masyarakat yang sebenarnya tidak memenuhi syarat justru masih tercatat sebagai penerima bantuan, sementara mereka yang sangat membutuhkan belum tersentuh program tersebut.
Untuk mengatasi kelemahan sistem data yang ada, pemerintah saat ini sedang menyusun penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai satu pintu data terpadu.
Dalam upaya ini, pemerintah menjalin kerja sama teknis dengan PT PLN (Persero) untuk memvalidasi dan mencocokkan data menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta data Kartu Keluarga (KK) setiap warga.
Melalui sistem baru ini, masyarakat akan dikelompokkan secara lebih akurat berdasarkan skala desil, mulai dari desil 1 yang mencakup kelompok masyarakat tidak mampu sama sekali hingga tingkatan desil selanjutnya.
Ida berharap integrasi data yang terhubung ini dapat mencegah terjadinya pergeseran data kelompok yang tidak sesuai, sehingga bantuan sosial yang disalurkan negara benar-benar diterima oleh warga yang berhak dan membutuhkan, serta terhindar dari penyimpangan penyaluran. (Red)
